"Antarasari adalah mantan Ketua KPK di era SBY yang kemungkinan besar mengetahui sejumlah informasi tentang adanya sejumlah kasus korupsi yang belum terkuak," tutur Karyono
wwwwwwwwwwwwwwwwww
Shortly after his inaugural parade on Friday, President Donald Trump signed his first executive order, directing federal agencies to “ease the burden of Obamacare.” The order is vague, and has no immediate effect on the health care system. But it paves the way for the weakening of the Affordable Care Act, and signals that Trump will fulfill his campaign promise to make dismantling the health law one of his administration’s top priorities.
The order says that until Congress can repeal Obamacare fully, the Trump administration will “take all actions consistent with law to minimize the unwarranted economic and regulatory burdens” of the law and “prepare to afford the States more flexibility and control to create a more free and open healthcare market.”
It goes on to direct the heads of all executive departments and agencies “exercise all authority and discretion available to them to waive, defer, grant exemptions from, or delay the implementation” provisions in the ACA that “would impose a fiscal burden on any State or a cost, fee, tax, penalty, or regulatory burden on individuals, families, healthcare providers, health insurers, patients, recipients of healthcare services, purchasers of health insurance, or makers of medical devices, products, or medications.”
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
The Trump administration declined to explain what that means, and as the Washington Postnotes, “In general, federal rules cannot be undone with a penstroke but require a new rule-making process to replace or delete them.” But the order means that federal agencies could try to ease enforcement or penalties pertaining to certain aspects of the law, such as the individual and employer mandates, or requirements that insurers include certain benefits in health plans.
Medicaid is not mentioned specifically, but providing the states “greater flexibility” could mean that rules will be loosened for states that expanded the program to cover low-income Americans.
On Friday evening experts were still trying to determine what effect the order might have
Senin, 02 Januari 2017
Desain Interior
Melayani desain maupun pengerjaan interior rumah, apartment, toko.
Renovasi
Melayani renovasi rumah, apartemen, dan pembangunan rumah.
Pembuatan Booth
Melayani pembuatan booth pameran atau booth toko.
Desain Kantor
Melayani desain maupun pengerjaan eksterior maupun interior kantor.
Lifull Jasa merupakan brand baru dari perusahaan Jepang yaitu NEXT Co., Ltd. Kami membantu Anda menemukan jasa layanan pemeliharaan atau desain bangunan yang meliputi perbaikan, pemasangan, dan desain untuk properti mulai dari rumah, office, apartment maupun retail.
Saat ini kantor kami hanya di Jakarta dan untuk sementara hanya menerima pemesanan area Jadetabek (Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi).
Untuk konsultasi, penawaran harga dan info lebih lanjut dapat menghubungi kami. Kami akan membantu Anda menemukan solusi yang tepat untuk masalah interior dan desain.
Artikel Terbaru
Bagi sebagian orang, kayu adalah bahan material yang banyak disukai karena selain mendapat suansa alam dirumah, kayu juga dapat dipakai untuk jangka waktu yang lama. bagi rumah anda yang ada ruang luar dapat menggunakan jenis kayu dibawah ini sebagai bahan dasarnya,. 1. Kayu jati Kayu jati adalah kayu terbaik dan [...]
Jumat, 16 Desember 2016 10:00
Desain rumah yang memakai banyak kaca, pasti banyak keluhan kotoran yang menempel pada kaca yang susah dihilangkan. walaupun telah mempergunakan pembersih kaca yang mengandung amonia kadang kotoran yang menempel pada kaca tersebut akan tetap susah hilang. kami mempunyai solusi lain yang dapat membantu anda untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada [...]
MUI berkomitmen untuk menolak makar dan mengakui pemerintahan yang sah. Menurutnya, sistem pemerintahan di Indonesia sudah ada aturan dan ketentuan jelas sehingga pergantian kepemimpinan harus berlangsung sesuai regulasi.
Anggota Komisi III DPR, Risa Mariska menilai, maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri sah-sah saja. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.
Berdasarkan kajian internal, Kapolri menyebutkan adanya upaya makar pada aksi demo mendatang. Namun, Menteri Pertahanan mengakui pihaknya belum menerima laporan apapun soal makar pada aksi unjuk rasa mendatang.
Bergabung dengan Jalan Perubahan (Bara-JP), ormas kemasyarakatan Solidaritas Merah Putih (Solmet) ikut melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan makar saat drama demonstrasi 4 November kemarin.